Mega Proyek RI Batal Akibat Ganti Presiden

Mega Proyek RI Batal Akibat Ganti Presiden – Ibu Kota Nusantara( IKN) jadi salah satu topik yang sangat kerap di singgung sepanjang masa kampanye Pemilihan Presiden( Pilpres) 2024. Sepanjang masa kampanye, kepastian masa depan calon bunda kota negeri itu” goyang” habis- habisan.

Perihal ini pasti jadi sorotan untuk warga Indonesia. Terlebih, proyek tersebut lagi berjalan serta aparatur negeri di targetkan pindah secara bertahap mulai 2024 mendatang.

Ada pula, gejala batalnya mega proyek ini timbul dari calon presiden( capres) no urut satu, Anies Baswedan. Dalam kampanyenya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah berulang kali mengkritik proyek pemindahan bunda kota tersebut.

Bila terpilih, Anies berjanji hendak mengkaji ulang kelanjutan proyek IKN. Dia berkata, anggaran yang di punyai negeri sedikit serta lebih baik di alokasikan buat kesejahteraan warga Indonesia.

” Nanti aku amati, jika aku terpilih, kita hendak kaji ulang itu seluruh, kaji ulang. ” kata Anies Baswedan dalam suatu kegiatan dialog di Bandung di lansir dari Detikcom, Sabtu( 23/ 12/ 2023).

Proyek- proyek nasional dengan skala besar, semacam IKN, memanglah senantiasa jadi keputusan politik, tidak hanya pertimbangan ekonomi. Apalagi, tidak tidak sering proyek yang di gagas satu pemimpin tingkatan nasional di batalkan kala rezim berubah.

Bersumber pada catatan CNBC Indonesia, peristiwa di batalkannya proyek yang di gagas kepala negeri sempat sebagian kali terjalin kala tampuk kepemimpinan nasional berubah.

Berikut catatan beberapa proyek yang di batalkan akibat pergantian presiden:

Proyek Ibu Kota Jonggol

Presiden Soeharto pernah berencana buat memindahkan bunda kota dari Jakarta ke kawasan Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan selaku bunda kota, Jonggol hendak di jadikan kota terlebih dulu.

Rencana itu timbul di kala Presiden Soeharto merilis suatu Keputusan Presiden( Keppres) No 1/ 1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol selaku Kota Mandiri.

Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya hendak menjadikan daerah perkotaan yang di dalamnya terdapat kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pembelajaran, pusat kota serta pemerintahan.

Tidak hanya itu, ada pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk, serta bendungan di sekitarnya.

Ada pula, Jonggol di seleksi sebab dekat dengan kawasan Jabotabek yang telah sangat tumbuh pada masa Orde Baru. Tidak hanya itu, Jonggol pula dapat di akses dari Jakarta lewat jalur tol Jakarta- Bogor- Ciawi( Jagorawi). Tidak cuma itu, sebagian perumahan pula telah timbul di kawasan dekat Cibubur pada di kala itu.

Di lansir dari novel Perjuangan Keadilan Agraria( 2019: 152), ribuan hektar tanah di situ tidak mengenakan izin posisi berkat saran daripada Menteri Agraria/ Kepala Tubuh Pertanahan Nasional pada 1998. Sampai 1997, PT Bukit Jonggol Asri sudah sukses menempati areal seluas 12. 818 hektar dengan rincian 8. 918 hektar hutan, 2. 100 hektar perkebunan, serta 1. 800 hektar lahan rakyat di Bogor.

Kala proyek itu mulai berjalan, pada akhir 1997, krisis moneter yang berujung jatuhnya rezim Soeharto turut mengakhiri rencana ini.

Proyek Mobil Timor

Orde Baru pula sempat mempunyai proyek mobil nasional yang di ketahui dengan nama Timor. Dengan anggaran yang besar, proyek mobil ini di jalankan oleh PT Timor Putra Nasional yang di punyai oleh anak Presiden Soeharto, Tommy Soeharto.

Proyek di awali dengan keluarnya Instruksi Presiden( Inpres) No 2 Tahun 1996 yang memerintahkan beberapa Departemen buat lekas mewujudkan industri mobil nasional.

Tetapi, proyek tersebut kesimpulannya batal sebab krisis moneter 1997 yang berujung pada lengsernya Soeharto. Proyek tersebut tpun ak di lanjutkan di masa kepemimpinan presiden berikutnya.

Jembatan Selat Sunda

Sejarah proyek jembatan Selat Sunda dapat di tarik sampai 1960, ialah kala prof Sedyatmo mengakibatkan konsep Tri Nusa Bimasakti ataupun interkoneksi antar 3 pulau ialah Jawa- Sumatera- Bali.

Proyek ini baru mulai di garap lumayan sungguh- sungguh pada 1986 alias kala Presiden Soeharto menugaskan Menteri Studi serta Teknologi( Menristek) buat mengkaji Tri Nusa Bimasakti. Tetapi, penerapan pembangunan jembatan tidak kunjung berjalan sampai rezim Orde Baru tumbang.

Di masa Presiden Habibie, wacana pembangunan jembatan ultra- panjang kembali bergulir dengan di adakannya kajian tentang proyek ini. Tetapi, rencana pembangunan yang baru menggapai sesi riset itu wajib menyudahi akibat krisis ekonomi.

Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda kembali bersinambung pada 2004. Pemprov Banten serta Lampung bersama Artha Graha memprakarsai rencana pembangunan jembatan ini. Dari hasil riset, di kenal kalau di perlukan dana menggapai Rp100 triliun buat membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera serta Jawa itu.

Buat membiayai proyek, Pemprov Lampung serta Banten hendak menggandeng pihak swasta yang di komandoi oleh Artha Graha. Proyek di perkirakan hendak menelan bayaran sampai Rp 100 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menunjang rencana tersebut dengan menerbitkan Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis serta Infrastruktur Selat Sunda( KSISS). Lewat Perpres itu, peletakan batu awal hendak di coba pada 2014. Tetapi, rencana itu tidak kunjung terjalin sampai SBY lengser pada 2014.

Rencana pembangunan jembatan ini setelah itu tidak sempat di singgung lagi oleh Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2014, Andrinof Chaniago yang di kala itu berprofesi selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkata tidak terdapat rencana dari presiden buat melanjutkan proyek ini.

” Hingga saat ini tidak sempat terdapat statment dari Ayah Presiden hendak memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur,” tutur Andrinof pada 31 Oktober 2014, di lansir dari Detikcom.

Benar saja, sampai masa akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi tidak sempat melaporkan buat melanjutkan proyek itu.