Jokowi Wariskan Utang 10.000 T Ke Presiden Baru

Jokowi Wariskan Utang 10.000 T Ke Presiden Baru – Utang pemerintah di perkirakan hendak menggapai Rp 10 ribu triliun di masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi. Utang tersebut wajib di tanggung oleh presiden penggantinya.

” Tren akumulasi utang pemerintah serta bayaran bunganya ini boleh di katakan semacam besar pasak dari tiang,” kata Wakil Rektor II Universitas Paramadina Handi Risza dalam dialog daring, Senin( 5/ 2/ 2024).

Handi berkata di kala dini masa kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah baru dekat Rp 2. 608 triliun. Tetapi, menjelang akhir masa jabatannya utang negeri telah naik 3 kali lipat jadi Rp 8. 041 triliun pada Desember 2023.

” Apalagi jika kita gabung dengan utang BUMN nilainya dapat saja menggapai Rp 10 ribu triliun, inilah yang di wariskan oleh pemerintah Jokowi yang wajib di tanggung pemerintah baru, siapapun yang terpilih,” ucap ia.

Handi berkata menanggung utang jumbo ini tidak hendak gampang. APBN, kata ia, terbebani tiap tahunnya buat membayar pokok serta bunganya sebesar Rp 500 triliun.

” Ini jadi satu beban negeri yang sangat besar sekali, terlebih belanja kita hanya di dekat Rp 3. 000 triliun pada 2024, dekat Rp 500 triliun itu telah kita belanjakan buat membayar bunga utang,” kata ia.

Handi menuturkan besarnya utang tersebut sepatutnya di barengi dengan keahlian pemerintah dalam tingkatkan pemasukan. Tetapi, sayangnya penerimaan negeri paling utama dari pajak masih stagnan sepanjang bertahun- tahun.

Ia berkata penerimaan negeri pada 2014 terletak di angka dekat Rp 1. 500 triliun. Pada 2023, angka penerimaan itu bertambah jadi Rp 2. 600 triliun. Ia bilang kenaikan penerimaan negeri itu kalah jauh dari kenaikan utang pemerintah.

” Maksudnya dalam 10 tahun terakhir terjalin peningkatan 100% penerimaan negeri, namun kenaikan utang kita jauh lebih besar nyaris 400%,” ucap ia.

Lebih dahulu, Departemen Keuangan meyakini jumlah utang pemerintah yang sudah menggapai Rp 8 ribu triliun masih nyaman. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan serta Resiko Kemenkeu Suminto utang tidak dapat cuma di lihat dari sisi jumlahnya saja.

” Pasti kita tidak hanya memandang nominalnya,” ungkap Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa,( 2/ 1/ 2024).

Suminto berkata secara rasio utang pemerintah tahun ini malah lebih baik dari tahun- tahun lebih dahulu. Ia mencontohkan apabila memakai hitungan rasio hutang terhadap Produk Dalam negeri Bruto( PDB) ataupun debt to GDP ratio, utang Indonesia hadapi revisi signifikan.

Per akhir November 2023, kata ia, debt to GDP ratio utang RI merupakan 38, 11%. Rasio itu, kata ia, lebih baik dari posisi Desember 2022 yang menggapai 39, 7%.

” Demikian pula turun dari puncak debt to GDP di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40, 7%, jadi sekali lagi dari debt to GDP ratio per November itu natural penyusutan,” kata ia.